Taat Islam

Garibaldi anak dari H. Moch. Thohir inilah yang memiliki tekda kuat untuk mendirikan sebuah masjid di Los Angeles atas keinginan ayahnya yang wafat pada 2016. Hal ini dilakukan Garibaldi dan keluarga Thohir serta para WNI sekaligus tergabung dengan Indonesia Muslim Foundation (IMFO) yang berada di sana untuk mencari lokasi yang cocok untuk pembangunan masjid. Akhirnya pencarian lokasi menemukan sebuah hasil yaitu di salah satu pusat kota Los Angeles dalam bentuk bangunan tua yang sebelumnya dimiliki oleh komunitas gereja Samoa yang berhasil dibeli.

Biaya untuk membeli bangunan tersebut didapat dari donasi para WNI yang berada di sana dan dukungan dari kelurga Thohir. Berdirilah sebuah bangunan masjid ini mmapu menmapung sekitar 200 orang jamaah yang dulunya merupakan bangunan yang dibangun pada tahun 1920. Selain digunakan untuk sholat, bangunan yang berubah menjadi masjid ini digunakan juga Sebagian tempatnya untuk ruang pertemuan dan Sebagian untuk ruang kelas anak-anak sampai remaja.

Tidak hanya sebatas bangunan masjid, ruangannya menggunakan karper biru cerah dengan lampu yang menggantung besar serta kaligrafi ayat kursi yang mengelilingi ruangan tersebut. Dalam kesempatan ini Garibaldi menyampaikan pesannya agar masjid ini yang semula merupakan gereja milik komunitas Samoa tersebut bisa memakmurkan masyarakat Islam Indonesia yang ada di Los Angeles.

Salah seorang arsitek asal Mesir yang sekaligus membantu pembangunan masjid tersebut Tahreq Abdel Hady mengungkapkan bahwa masjid tersebut dibangun dengan banyak jendela, dengan demikian masyarakat luar bisa melihat aktivitas di dalam masjid karena di sana masih banyak ditemui orang yang mencurigai umat Islam.

Dengan dibangunnya masjid yang diberi nama Masjid At-Thohir ini menjadi deretan keenam yang dimiliki oleh warga Indonesia di Amerika Serikat. Bahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi sekaligus merasa bersyukur atas diresmikannya masjid tersebut, “Tempat ini akan memberi dampak positif bagi Indonesia,” Kata Rosan.

Kritik ini diampaikan melalu cuitan di Twitter oleh Thibault de Montbrial seorang penasihat kandidat sayap kanan Prancis. Ia berpedapat hal tersebut adalah sebuah ledakan yang tidak perlu terhadap Uni Eropa. Dikutip dari mvslim.com, Thibault menggambarkan hal tersebut dengan “tidak bisa berkata apa-apa” dan dalam cuitannya itu “Pilihan seorang wanita bercadar untuk mengilustrasikan sebuah konferensi tentang masa depan Eropa membuat anda tidak bisa berkata apa-apa. Ikhwanul Muslimin tidak berani memimpikannya, para idiot yang berguna melakukannya. Bagi saya, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk menghindari masa depan seperti itu untuk #Eropa #Islamisme. (Diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia).

Perselisihan media sosial menempatkan perlakuan Prancis terhadap populasi Muslim minoritas – terbesar di Eropa – kembali menjadi sorotan menjelang pemilihan presiden negara itu pada bulan April.

Dikutip dari mvslim.com sebagaimana diberitakan pada 15/2, bahwa hal ini bisa terjadi dan dilakukan oleh Prancis karena beberapa bulan yang lalu Prancis mengesahkan UU tentang pelarangan hijab. Hal ini ditandai dengan para pejabat pemerintah memberikan dukungan terhadap pelarangan wanita muslim menggunakan hijab dalam kompetisi olahraga.

Keputusan ini juga disetujui oleh para senator yang memberikan suara lebih unggul 160 dibanding 143 suara di Majelis Tinggi Parlemen. Persetujuan pelarangan hijab ini secara resmi mengubah Undang-Undang yang semula menyatakan penghapusan symbol agama, sekarang lebih eksplisit dan lebih spesifik terhadap pelarangan hijab atau penggunaan kerudung. Perubahan UU tersebut dilakukan atas dasar usulan dari anggota Partai Les Republicains.

“Saat ini, ada ketidakpastian hukum tentang pemakaian simbol-simbol agama, dan perlu bagi negara untuk secara jelas mendefinisikan aturannya,” kata amandemen tersebut. “Jika pemakaian hijab tidak secara eksplisit dilarang, kita bisa melihat munculnya klub olahraga komunitas yang mempromosikan tanda-tanda agama tertentu.”

Salah satu olahraga yang melarang pemakaian hijab di Prancis adalah Federasi Sepak Bola Prancis yang secara resmi melarang penggunaan hijab selama pertandingan resmi dilakukan.

Les Hijabeuses yang merupakan sekelompok aktivis yang menentang aturan federasi tersebut, mengatakan bahwa wanita Muslim memiliki hak untuk menikmati olahraga tanpa mengorbankan aspek penting dari keyakinan mereka (penggunaan hijab).

Selama beberapa tahun terakhir, Prancis telah dikecam karena terus-menerus menargetkan komunitas Muslim sebagai objek minoritas. Pada tahun 2011, Prancis melarang penggunaan cadar atau niqab, kemudian pernah melakukan peningkatan inspeksi masjid, sekolah dan klub olahraga, dalam upaya untuk “mengatasi ekstremisme.”

Tahun lalu, mereka juga mengesahkan “RUU Separatisme”, yang secara efektif melarang anak perempuan di bawah usia 18 tahun mengenakan jilbab di tempat umum seperti taman dan sekolah. Keputusan kontroversial tersebut memicu gerakan “Hands off My Hijab” di media sosial.

Demonstrasi dilakukan oleh siswi dan mahasiswi muslim India

bersamaislam.com - Pemerintah Karnataka, India bagian Selatan melalui pemerintah pada Sabtu (5/2) menyebutkan bahwa seluruh sekolah harus mengikuti aturan berpakaian yang telah ditetapkan manajemen. Tepatnya, hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Karnataka B. C. Nagesh yang mengunggah hal tersebut di twitter, Nagesh juga mengatakan aturan tersebut sudah dilakukan peninjauan keputusan pengadilan dari seluruh negeri untuk melarang penggunaan hijab di lembaga Pendidikan seperti dilansir dari Liputan 6.

Kantor berita AFP memaparkan bahwa hal-hal seperti ini yang terjadi terhadap muslim sering dilaporkan, ketika India berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi seorang nasionalis Hindu. Modi telah mempertahankan catatannya dan mengatakan kebijakan ekonomi dan sosialnya ini dapat menguntungkan bagi India seperti dilansir dari Kompas.

Dilansir dari VOA Indonesia, akibat diterapkannya aturan pelarangan hijab bagi siswi muslim di lembaga Pendidikan, pada Selasa (8/2), sempat terjadi kericuhan di Provinsi Karnataka warga mayoritas Hindu menyoraki siswi-siswi yang berhijab dengan kalimat "Jai Shree Ram" yang memiliki makna "Kemulian untuk Dewa Rama". Terdengar pula seorang pelajar Muslim yang berteriak "Allahu Akbar" sembari melewati massa yang menyoraki mereka. Kemudian karena sempat terjadinya kericuhan, tindakan dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat dengan cara menutup sekolah selama tiga hari sebagai upaya dalam meminimalisir protes yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pada Selasa (8/2), Pengadilan Tinggi Karnataka mengadakan sekaligus menggelar sidang perdana untuk siswi-siswi yang mendesak penghapusan aturan pelarangan hijab di sekolah yang dikumpulkan melalui petisi yang dibuat.

Dalam sebuah kesempatan, "Berhijab merupakan pilihan pribadi yang tidak melukai siapapun, hal ini melanggar hak-hak yang sudah ditetapkan oleh konstitusi India," tutur Sumayya Rousha, seorang Presiden Organisasi Muslim Karnataka, India Selatan.

Anggota Partai Oposisi Pemerintah, Rahul Gandhi yang mengklaim ketika kita melarang siswi untuk berhijab dalam belajar, "Kita sedang merenggut masa depan perempuan India."

Dilansir dari Republika, Duta Amerika Serikat untuk kebebasan beragama Internasional Rashad Hussain merasa prihatin dengan peraturan pelarangan hijab bagi siswi muslim di Karnataka, India bagian Selatan.

Seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwa hal ini tidak sesuai dengan hak-hak yang telah ditetapkan oleh konstitusi India, salah satunya menjamin hak dalam beragama. Sejak Perdana Menteri Modi berkuasa, banyak terjadi serangan-serangan terhadap minoritas khususnya muslim.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman

bersamaislam.com Riyadh - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan telah menahan setidaknya 11 pangeran dan puluhan mantan menteri melalui komite anti-korupsi yang baru terbentuk. Kabar tersebut disiarkan langsung oleh televisi Arab Saudi bernama Al-Arabiya pada hari Sabtu (4/11).

Penangkapan tersebut atas perintah dari panitia komite anti korupsi baru yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang telah dibentuk setelah mendapat keputusan dari kerajaan beberapa jam sebelumnya pada hari tersebut.

Dengan penangkapan tersebut, maka kerajaan dianggap telah menggulingkan salah satu bangsawan tertinggi tingkat negara dengan kekuasaan. Pihak kerajaan juga menghentikan Pangeran Miteb bin Abdullah dari jabatannya sebagai kepala Garda Nasional. Pangeran Miteb dikabrkan pernah dianggap sebagai pesaing takhta kerajaan.

Untuk kedepannya, Pangeran Miteb diganti oleh seorang bangsawan yang kurang dikenal bernama Pangeran Khalid bin Ayyaf al-Muqrin namun telah memegang jabatan senior di Garda Nasional.

Ayah Pangeran Miteb yaitu almarhum Raja Abdullah telah memimpin Garda Nasional dan dianggap sejumlah pengamat telah mengubahnya menjadi kekuatan yang kuat untuk bertugas melindungi keluarga Al-Saud yang berkuasa, serta tempat-tempat suci yang penting di Mekah dan Madinah serta sejumlah lokasi minyak dan gas.

Pangeran Miteb pernah dianggap sebagai pesaing takhta. Pengusirannya dianggap telah menghilangkan salah satu saingan yang paling hebat bagi pangeran mahkota saat ini. Tiga bulan yang lalu, Pangeran Mohammed bin Nayef yang menjadi saingan juga digulingkan dari jabatannya sebagai menteri dalam negeri. Selain itu, kerajaan juga menggantikan Menteri Ekonomi dan Perencanaan Adel Fakeih dengan wakilnya, Mohammad al-Tuwaijri.

Kepala tiga jaringan TV milik pemerintah, termasuk Pangeran Alwaleed bin Talal (Rotana), Walid Al Brahim (MBC) dan Saleh Kamel (ART) juga ditangkap. Pangeran Alwaleed adalah salah satu orang terkaya di Timur Tengah, dengan investasi di jaringan Twitter, Apple, Rupert Murdoch, News Corp, Citigroup, dan Four Seasons, Fairmont dan Movenpick. Dia juga seorang investor dalam layanan ride-sharing Lyft and Careem, keduanya pesaing Uber di AS dan Timur Tengah.

Sementara itu, Raja Salman pada hari Sabtu juga memecat tiga pejabat senior negara yang dianggap terlibat dalam serangkaian kisruh masalah ekspor minyak dunia.

Kantor berita resmi Saudi SPA menyebutkan bahwa Raja Salman juga memberhentikan Pangeran Moteib bin Abdullah dari posisinya sebagai menteri Garda Nasional dan menggantikannya dengan Khaled bin Ayaf. Menteri Perekonomian dan Perencanaan Adel al-Faqieh juga digantikan oleh Mohammed al-Tuwaijri. Selain itu, Panglima Angkatan Laut Saudi, Abdullah al-Sultan, diganti dengan Fahad al-Ghafli.

Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman

bersamaislam.com Riyadh - Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berjanji untuk mengembalikan ajaran Islam yang moderat dan terbuka di kerajaan yang dikenal dengan peraturan konservatifnya yang dianggap terlalu ketat oleh dunia barat.

"Kami akan kembali ke tempat kami sebelumnya, yaitu sebuah negara dengan Islam yang moderat dan terbuka untuk semua agama dan dunia," jelasnya saat berpidato di acara Future Investment Initiative di Riyadh pada Selasa (24/10).

Ia menjelaskan, langkah tersebut adalah isi dari rencana "Visi 2030", dimana pemerintah Arab Saudi akan menerapkan reformasi sosial dan ekonomi saat kerajaan tersebut mempersiapkan era pasca minyak.

Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bersama Donald Trump

Dengan lebih dari setengah warga negara berusia di bawah 25 tahun, Pangeran Mohammed, arsitek Vision 2030, dipandang memenuhi aspirasi kaum muda dengan serangkaian pilihan hiburan dan akan mempromosikan lebih banyak wanita di dunia kerja.

Namun Pangeran Mohammed mengungkapkan bahwa Arab Saudi tidak akan menghabiskan 30 tahun di masa depan untuk menghadapi nilai yang cenderung merusak seperti ekstremisme.

"Kami akan menghancurkan mereka hari ini, kami akan segera mengakhiri ekstremisme!," tegasnya.

Erdogan tegaskan tidak akan menerima kunjungan Dubes AS

bersamaislam.com Ankara - Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengatakan bahwa pemerintahannya tidak lagi menerima legitimasi Duta Besar Amerika Serikat ke negaranya. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Erdogan saat terjadi perselisihan diplomatik antara Washington dan Ankara.

Seperti dilansir Vice News pada Rabu (11/10), kedua negara tersebut telah saling menangguhkan layanan visa non-imigran kepada warga masing-masing selama akhir pekan kemarin setelah Turki menahan seorang warga Turki yang bekerja di kedutaan AS dan menuduhnya telah ikut ambil bagian dalam usaha kudeta pada tahun 2016 yang gagal saat menjatuhkan Erdogan. Langkah tersebut juga membuat pasar saham Turki menukik tajam.

Sekarang Erdoğan mengatakan bahwa dia secara pribadi dan menteri pemerintahan utamanya telah menolak untuk berbicara dengan Duta Besar AS saat ini yang bernama John Bass, yang baru-baru ini telah dikonfirmasi oleh Senat AS untuk mengisi sebuah jabatan baru di Afghanistan.

"Sebenarnya, Duta Besar ini sedang melakukan kunjungan perpisahannya. Dan sekarang, Menteri Kabinet kami, Ketua Parlemen dan saya sendiri tidak akan menerima kunjungan perpisahannya, dan kami tidak akan melakukannya, karena kami tidak melihatnya sebagai wakil Amerika Serikat di Turki. Izinkan saya menegaskan hal ini!," ujar Erdogan dengan berapi-api saat berpidato di sebuah acara di Beograd.

Erdogan berpidato

Pihak AS menganggap serangan balasan terhadap aksi kudeta 2016 telah membuat sejumlah besar tokoh politik yang pro kudeta ditangkap, termasuk kepala Amnesty International setempat. Kritikus AS malah menuduh Erdogan sedang menuju kediktatoran total.

"Ini adalah sebuah krisis yang parah!," ujar mantan Duta Besar AS untuk Turki dari tahun 2008 sampai 2010, James Jeffrey, kepada VICE News.

Jeffrey menganggap penangkapan pegawai kedutaan AS, adalah bagian dari upaya untuk memaksa Amerika Serikat untuk menyerahkan Fethullah Gülen, seorang tokoh pemberontak Turki yang tinggal di Amerika Serikat dan secara konsisten disalahkan oleh Erdogan karena usaha kudeta yang keji. Pihak AS telah menolak untuk mengekstradisi Gülen, dengan alasan kurangnya bukti-bukti di lapangan.

"Ini dilihat sebagai upaya mentah untuk menekan langkah politik AS," jelas Dubes Jeffrey.

Pada hari Selasa (10/10), seorang reporter Wall Street Journal bernama Ayla Albayrak dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan satu bulan di penjara karena diduga menyebarkan propaganda untuk mendukung sebuah kelompok teroris Kurdi.

"Ini adalah tuntutan pidana yang tidak berdasar dan sangat tidak pantas!," ungkap Kepala Redaksi Jurnal Gerard Baker.

Erdogan mensinyalir bahwa Duta Besar Bass mengambil keputusan untuk menghentikan pemrosesan Visa bagi warga Turki tanpa arahan dari atasannya di Washington.

"Jika dia membuat keputusan ini berdasarkan otaknya sendiri, maka otoritas AS yang lebih tinggi seharusnya tidak mempertahankannya dalam jabatan itu lebih lama!," tegas Erdogan.

Teror Las Vegas

bersamaislam.com Las Vegas - Menurut situs yang berafiliasi dengan IS (Islamic State), pelaku teror Las Vegas yang menewaskan 58 orang dan melukai ratusan lainnya melakukan perbuatan tersebut atas nama IS (IS yang sebelumnya ISIS / ISIL). Namun pihak Federal Bureau of Investigation (FBI)  mengatakan bahwa para pelaku tidak memiliki hubungan dengan kelompok teroris internasional.

Walaupun IS bersikeras telah mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Las Vegas, yang diyakini paling mematikan dalam zaman sejarah AS masa modern, ternyata ditemukan bukti bahwa teror Las Vegas dilakukan oleh seorang tentara yang berasal dari negara mayoritas Islam dan dia melaksanakannya sebagai tanggapan atas sebuah seruan dari atasannya untuk menargetkan negara-negara koalisi. Pihak media Reuters juga mengutip situs yang berafiliasi ke IS dan menyebut bahwa para pelaku baru masuk Islam beberapa bulan yang lalu.

Seperti dilansir RTNews pada Senin (2/10), kelompok teroris tersebut tidak menyebutkan nama penyerang tersebut namun mengklaim bahwa dia melaksanakan operasi tersebut sebagai tanggapan atas seruan kepada negara-negara sasaran koalisi. Namun sampai saat ini pihak berwenang belum mendapat bukti untuk mendukung klaim kelompok teroris tersebut.

Teror Las Vegas

Penyerang tersebut tidak berafiliasi dengan kelompok politik atau agama manapun, kata saudara laki-laki dari pelaku bernama Eric Paddock yang berasal dari Orlando.

"Tidak ada afiliasi keagamaan. Tidak ada afiliasi politik," jelasnya kepada CBS News.

Salah seorang staf polisi yang bernama Sheriff Joseph Lombardo juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah serangan "serigala tunggal" dan tidak dipengaruhi oleh organisasi apapun.

Badan keamanan AS menilai klaim IS hanya serampangan dan belum mengetahui fakta-fakta di lapangan. Dua pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara penembak dengan kelompok militan internasional manapun.